Di era digital yang bergerak sangat dinamis, kehadiran jaringan telekomunikasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap fasilitas perkotaan semata.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, memberikan penekanan serius bahwa konektivitas digital saat ini telah bertransformasi menjadi kebutuhan dasar yang setara dengan air bersih dan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perubahan paradigma ini menuntut semua pihak untuk memandang pembangunan serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi sebagai kepentingan bersama yang mendesak, mengingat peran vitalnya dalam menjaga keberlangsungan layanan publik dan roda ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.
Kesadaran kolektif akan pentingnya infrastruktur ini sering kali baru muncul ke permukaan saat terjadi situasi darurat atau bencana alam di lapangan.
Berkaca dari pengalaman langsung di lokasi krisis, Nezar Patria mengungkapkan sebuah refleksi mendalam dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang digelar di Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Januari 2026.
“Ketika bencana melanda, ketiadaan sinyal bukan sekadar masalah teknis kehilangan hiburan, melainkan terputusnya saluran evakuasi, informasi bantuan, dan komunikasi darurat yang bisa mengancam nyawa,” katanya dalam siaran pers Komdigi, Kamis (15/1/2026).
Lebih dari sekadar susunan kabel, menara pemancar, atau perangkat keras yang kaku, infrastruktur telekomunikasi kini telah menjadi nadi kehidupan yang memompa aktivitas masyarakat secara nonstop.
Tanpa jaringan yang stabil dan berfungsi optimal, berbagai pemenuhan kebutuhan dasar lainnya ikut terhambat, mulai dari aspek keamanan hingga koordinasi logistik penting.
Transformasi digital yang selama ini digencarkan pemerintah pun sangat bergantung pada kualitas infrastruktur ini, yang secara langsung menjadi pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa depan.
Oleh karena itu, Wamen Komdigi menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintah Daerah agar tidak melihat keberadaan infrastruktur telekomunikasi hanya melalui kacamata komersial semata.
Beliau mengimbau agar pemerintah daerah tidak menjadikan pembangunan infrastruktur digital ini sebagai alat untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang membebani, melainkan harus dijaga dan dirawat bersama sebagai aset nasional yang sangat kritis.
Menghambat pembangunan menara atau jaringan demi keuntungan finansial jangka pendek justru akan merugikan masyarakat dalam skala yang lebih luas.
“Ekosistem digital bergantung pada infrastruktur telekomunikasi. Anak-anak butuh akses internet untuk pembelajaran, kemudian UMKM perlu mengakses platform digital, dan banyak layanan-layanan strategis yang memakai jaringan telekomunikasi,” tuturnya.
Realitanya, seluruh ekosistem digital kita saat ini bersandar sepenuhnya pada kekuatan jaringan telekomunikasi tersebut. Mulai dari anak-anak sekolah yang membutuhkan akses internet stabil untuk platform pembelajaran modern, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada marketplace untuk menyambung hidup, semuanya membutuhkan konektivitas yang lancar.
Dengan menjadikan infrastruktur digital sebagai prioritas utama yang terlindungi, Indonesia dapat memastikan layanan strategis tetap berjalan tanpa gangguan, sekaligus mewujudkan pemerataan akses yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
Scr/Mashable
