Langkah berani diambil oleh pemerintah Spanyol yang kini tengah merancang regulasi ketat untuk membatasi ruang gerak remaja di jagat maya. Perdana Menteri Pedro Sánchez secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak buruk media sosial yang diibaratkan sebagai sebuah “negara gagal”.
Dikutip dari The Guardian, Rabu (4/2/2026), dalam pandangannya, platform digital saat ini telah bertransformasi menjadi wilayah tanpa hukum atau digital wild west, di mana konten berbahaya, ujaran kebencian, hingga pelanggaran hukum sering kali dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan yang memadai.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Eropa mulai memperketat pertahanan mereka terhadap dominasi raksasa teknologi yang selama ini dianggap kurang bertanggung jawab atas keamanan penggunanya, terutama generasi muda.
Spanyol tidak sendirian dalam perjuangan ini; mereka bergabung dengan negara-negara seperti Yunani yang juga sedang dalam tahap finalisasi larangan serupa bagi anak di bawah usia 15 tahun.
Langkah ambisius ini menempatkan Spanyol dan Yunani sejajar dengan Australia, Inggris, dan Prancis yang sudah lebih dulu mengeksplorasi langkah hukum tegas untuk menjauhkan anak-anak dari paparan konten yang belum layak mereka konsumsi secara mandiri.
Di tingkat domestik, dukungan terhadap kebijakan ini ternyata cukup masif. Berdasarkan survei terbaru, mayoritas masyarakat Spanyol setuju bahwa anak-anak di usia dini sebaiknya tidak diberikan akses bebas ke media sosial.
Kehadiran kecerdasan buatan (AI) yang mampu menghasilkan konten non-konsensual juga semakin memicu kekhawatiran orang tua. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan ada landasan hukum yang kuat bagi para orang tua untuk menetapkan batasan tanpa harus merasa terbebani oleh tekanan sosial di lingkungan sebaya anak-anak mereka.
Meski masih menuai pro dan kontra di kalangan akademisi, pemerintah Spanyol berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini melalui koordinasi lintas batas dengan negara-negara Eropa lainnya guna menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan manusiawi.
Rencana besar Spanyol ini bukan sekadar gertakan semata, melainkan bagian dari gerakan global yang mulai menyadari risiko nyata dari durasi layar berlebih terhadap perkembangan mental anak-anak.
Sánchez menekankan bahwa tindakan darurat sangat diperlukan karena media sosial kini menjadi tempat di mana aturan sering kali diabaikan. Ketegangan ini semakin memanas ketika sang Perdana Menteri terlibat adu argumen dengan miliarder pemilik platform X, Elon Musk.
Perseteruan ini bermula saat Sánchez mengkritik Musk karena dianggap menggunakan platformnya untuk memperkuat disinformasi, khususnya terkait kebijakan pemerintah Spanyol mengenai regulasi pekerja migran.
Ironisnya, Sánchez juga menyinggung latar belakang Musk yang merupakan seorang imigran, sebuah langkah yang memicu reaksi keras dari Musk hingga melontarkan hinaan pribadi yang cukup tajam di media sosial miliknya.
Elon Musk Balas Sindiran PM Spanyol
Ketegangan antara pemilik platform X, Elon Musk, dan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, semakin memanas. Musk secara terbuka melontarkan kritik tajam dan hinaan setelah Sánchez mengumumkan serangkaian langkah tegas untuk mengatur platform media sosial di Spanyol.
Melalui unggahan di akun pribadinya, Elon Musk menjuluki Pedro Sánchez sebagai “tiran dan pengkhianat rakyat Spanyol.” Pernyataan keras ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan baru pemerintah Spanyol yang menargetkan akuntabilitas platform digital.
Tidak hanya menyerang secara politik, Musk juga menggunakan ejekan personal yang kontroversial. Ia menyebut Sánchez dengan julukan “Dirty Sánchez”, sebuah istilah slang yang merujuk pada tindakan seksual yang tidak senonoh, lengkap dengan tambahan emoji kotoran.
Scr/Mashable
