Pembahasan mengenai tarif ojol, komisi ojol, dan potongan 8 persen ojol kembali menarik perhatian. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk mengatur ekosistem ojek online di Indonesia, tetapi kali ini ada satu hal yang menurut saya justru cukup penting: jangan menyamakan semua jenis layanan ojol.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, layanan ojol untuk mengantarkan penumpang akan berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara layanan pengantaran barang dan makanan akan menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menurut saya, pembagian tersebut masuk akal. Sebab, meskipun sama-sama menggunakan sepeda motor dan aplikasi, pekerjaan mengantar penumpang tidak sepenuhnya sama dengan mengantar makanan atau barang.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana pemerintah menentukan komisi ojol yang benar-benar adil.
Potongan 8 Persen Ojol Tidak Bisa Dipukul Rata
Belakangan, angka 92:8 menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan aturan ojol. Artinya, 92 persen pendapatan diberikan kepada pengemudi, sedangkan 8 persen menjadi bagian platform.
Namun, Nezar menegaskan bahwa skema tersebut diperuntukkan bagi layanan pengantaran orang. Untuk layanan barang dan makanan, pemerintah masih membuka ruang fleksibilitas.
Saya kira keputusan untuk tidak langsung menerapkan potongan 8 persen ojol pada semua layanan merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Mengapa?
Karena bisnis ojol makanan dan barang memiliki struktur biaya yang berbeda. Ketika seorang driver mengantarkan penumpang, objek yang dibawa adalah manusia. Sementara dalam layanan pengantaran makanan, driver harus berhadapan dengan waktu tunggu, kemungkinan makanan tumpah, lokasi restoran, antrean, hingga jarak pengantaran.
Belum lagi untuk barang.
Ukuran paket, berat, jenis barang, cara pengemasan, risiko kerusakan, hingga kondisi jalan bisa memengaruhi biaya dan risiko pengiriman.
Jadi, kalau pemerintah hanya berkata, “semua harus 92:8”, tanpa melihat realitas di lapangan, saya justru khawatir aturan tersebut terlihat adil di atas kertas tetapi tidak adil dalam praktik.
Tarif Ojol Harus Dilihat dari Penghasilan Bersih Driver
Menurut saya, perdebatan soal tarif ojol selama ini terlalu sering berhenti pada nominal yang dibayar konsumen.
Padahal, bagi driver, yang jauh lebih penting adalah berapa uang yang benar-benar tersisa setelah satu perjalanan selesai.
Misalnya, konsumen membayar Rp20.000 untuk sebuah layanan. Angka tersebut belum tentu berarti Rp20.000 masuk ke kantong driver.
Ada biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan atau penyusutan kendaraan, pulsa dan internet, waktu menunggu, hingga risiko ketika order tidak kunjung datang.
Karena itu, ketika pemerintah membicarakan aturan ojol terbaru, seharusnya yang dihitung bukan hanya tarif yang terlihat oleh konsumen, tetapi juga struktur biaya yang tidak terlihat.
Driver bukan sekadar “mitra aplikasi”. Mereka adalah bagian penting dari rantai ekonomi digital yang setiap hari membuat layanan pesan-antar makanan, belanja, dan mobilitas masyarakat berjalan.
Kalau penghasilan bersih mereka terlalu kecil, maka sebanyak apa pun order yang tersedia tidak otomatis membuat profesi ini menjadi layak.
Tapi Platform Juga Tidak Bisa Dianggap Musuh
Di sisi lain, saya juga melihat ada kesalahan dalam cara sebagian orang memandang persoalan komisi ojol.
Platform memang mendapatkan bagian dari setiap transaksi. Tetapi platform juga memiliki biaya.
Mereka harus membangun dan menjaga aplikasi, menyediakan sistem pembayaran, menjalankan pusat layanan pelanggan, melakukan promosi, menjaga keamanan sistem, menyediakan teknologi pemetaan, mengembangkan algoritma, dan menangani berbagai persoalan yang muncul dalam transaksi.
Karena itu, menurut saya, pertanyaannya bukan sekadar:
“Berapa persen yang boleh diambil platform?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Berapa biaya yang wajar untuk membuat seluruh ekosistem tersebut tetap berjalan?”
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.
Jika komisi terlalu tinggi, driver yang dirugikan. Namun jika margin platform dipaksa terlalu tipis, perusahaan bisa mengurangi subsidi, promosi, investasi teknologi, bahkan mengubah model bisnisnya.
Pada akhirnya konsumen juga bisa terkena dampaknya.
Jangan Sampai Konsumen yang Membayar Mahal
Ada satu pihak lagi yang sering terlupakan dalam perdebatan aturan ojek online 2026, yaitu konsumen.
Konsumen tentu menginginkan tarif ojol murah. Driver ingin mendapatkan pendapatan yang layak. Platform membutuhkan margin untuk bertahan.
Tiga kepentingan tersebut harus bertemu.
Jangan sampai pemerintah berhasil menaikkan pendapatan driver, tetapi tarif yang dibayar konsumen kemudian melonjak terlalu tinggi.
Jika itu terjadi, konsumen mungkin akan mengurangi penggunaan layanan ojol. Ketika permintaan turun, driver kembali terkena dampaknya.
Artinya, kebijakan tarif dan komisi harus mencari titik keseimbangan, bukan memenangkan satu pihak dan mengorbankan pihak lain.
Komdigi Perlu Transparan soal Algoritma dan Biaya
Menurut saya, satu hal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam aturan komisi ojol adalah transparansi.
Driver seharusnya dapat memahami bagaimana sebuah tarif terbentuk.
Berapa tarif dasar? Berapa biaya layanan? Berapa bagian platform? Berapa yang diterima driver? Apakah ada biaya tambahan? Bagaimana sistem menentukan prioritas order?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena hubungan antara driver dan platform sangat bergantung pada sistem digital.
Jika algoritma menentukan siapa mendapatkan order, berapa tarif yang muncul, dan bagaimana insentif diberikan, maka setidaknya ada tingkat transparansi yang harus dijamin.
Tidak harus membuka seluruh rahasia teknologi perusahaan. Namun, driver berhak mengetahui prinsip dasar bagaimana penghasilan mereka dihitung.
Aturan Ojol Jangan Hanya Mengejar Angka 92:8
Bagi saya, angka 92 persen untuk driver dan 8 persen untuk platform sebaiknya jangan dijadikan tujuan akhir.
Angka tersebut bisa menjadi salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya ukuran keadilan.
Untuk ojol pengantaran barang dan makanan, pemerintah memang perlu melihat karakteristik bisnis secara lebih detail.
Berat barang, dimensi, waktu tunggu, jarak, kondisi cuaca, risiko kerusakan, packaging, hingga kemungkinan pembatalan order harus masuk dalam perhitungan.
Begitu pula dengan layanan makanan. Driver bisa menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk menunggu pesanan selesai disiapkan restoran.
Kalau waktu tersebut tidak masuk dalam perhitungan ekonomi perjalanan, maka driver secara tidak langsung membayar biaya operasional dari kantongnya sendiri.
Pemerintah Harus Membuat Ekosistem yang Bisa Bertahan
Pada akhirnya, tujuan utama aturan ojol terbaru seharusnya bukan sekadar menentukan siapa mendapatkan berapa persen.
Tujuan yang lebih besar adalah menciptakan ekosistem yang bisa bertahan dalam jangka panjang.
Driver mendapatkan penghasilan yang layak.
Konsumen memperoleh layanan dengan harga yang masih masuk akal.
Platform mendapatkan margin yang cukup untuk terus berinvestasi dan beroperasi.
Menurut Nezar Patria, pemerintah ingin memastikan proses tersebut berlangsung secara adil agar pengemudi memperoleh hak yang layak, sementara platform juga mendapatkan margin yang pantas untuk tetap bertahan.
Saya pikir prinsip tersebut memang harus menjadi dasar.
Tarif ojol tidak boleh hanya murah bagi konsumen. Komisi ojol juga tidak boleh hanya menguntungkan platform. Dan kesejahteraan driver tidak boleh sekadar menjadi slogan.
Yang dibutuhkan adalah formula yang menghitung realitas di lapangan.
Karena itu, saya melihat keputusan pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan potongan 8 persen ojol pada layanan barang dan makanan sebagai langkah yang tepat. Masih ada ruang untuk mengkaji model bisnis secara lebih mendalam.
Namun, pekerjaan pemerintah berikutnya justru lebih berat: memastikan kajian tersebut benar-benar melibatkan suara driver, konsumen, dan perusahaan platform.
Jika dilakukan dengan transparan, aturan ojek online 2026 bisa menjadi momentum untuk memperbaiki industri ojol Indonesia.
Bukan sekadar soal 92 persen atau 8 persen, melainkan soal bagaimana driver ojol, konsumen, dan platform bisa sama-sama hidup dari ekonomi digital tanpa ada pihak yang terus-menerus merasa dikorbankan.
Sumber foto: Instagram Gojek
Scr/Mashable
