Jepang mulai memperkuat perlindungan hukum bagi selebritas yang wajah atau suaranya digunakan tanpa izin melalui kecerdasan buatan generatif. Korban deepfake seksual nantinya berpeluang menuntut ganti rugi sekaligus meminta konten bermasalah dihapus dari internet.
Langkah tersebut muncul ketika teknologi AI semakin mudah digunakan untuk meniru suara penyanyi, aktor, dan pengisi suara. Penyalahgunaan tidak hanya terjadi melalui lagu buatan atau AI cover, tetapi juga gambar seksual palsu yang menyerupai figur publik.
Dilansir Jiji Press, komite ahli Kementerian Kehakiman Jepang secara umum menyetujui rancangan laporan mengenai tanggung jawab perdata atas pemakaian suara tokoh terkenal tanpa izin. Pembahasan dilakukan pada Senin, 27 Juli 2026.
Rancangan laporan itu belum menjadi undang-undang atau putusan pengadilan yang mengikat. Namun, dokumen tersebut dipersiapkan sebagai pedoman untuk memperjelas jalur hukum bagi korban penyalahgunaan AI dan deepfake seksual.
Rancangan Kementerian Kehakiman menyebut pembuatan gambar seksual menggunakan potret seorang aktor dapat melanggar hak publisitas sekaligus hak atas potret. Pelanggaran dapat terjadi ketika wajah korban dimanipulasi menjadi konten cabul tanpa persetujuan.
Hak atas potret melindungi seseorang dari penggunaan atau penyebaran gambar pribadinya secara tidak sah. Sementara itu, hak publisitas berkaitan dengan kemampuan figur terkenal mengendalikan nilai komersial yang melekat pada nama, suara, wajah, dan citranya.
Karena itu, deepfake seksual tidak hanya dipandang sebagai persoalan reputasi atau rasa malu. Konten tersebut juga dapat dianggap mengambil nilai ekonomi dari identitas seorang figur publik untuk keuntungan pihak lain.
Korban dapat meminta kompensasi apabila pelanggaran hak tersebut berhasil dibuktikan. Mereka juga dapat mengajukan tuntutan penghapusan unggahan yang tersebar melalui media sosial, platform video, atau layanan daring lainnya.
Suara Selebritas Juga Mendapat Perlindungan
Rancangan laporan menyatakan suara dapat dilindungi melalui hak publisitas, sebagaimana nama dan potret seorang selebritas. Penggunaannya dianggap bermasalah apabila suara tersebut dieksploitasi karena memiliki nilai komersial yang berkaitan dengan identitas pemiliknya.
Salah satu contoh yang dibahas adalah penggunaan AI untuk membuat publik percaya bahwa aktor atau penyanyi tertentu membawakan lagu milik orang lain. Rekaman buatan itu kemudian diunggah ke media sosial dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Pelanggaran tidak selalu membutuhkan hasil suara yang sepenuhnya identik dengan rekaman asli. Kemiripan kualitas, karakter, intonasi, atau gaya berbicara tetap dapat dipertimbangkan apabila membuat publik menghubungkannya dengan tokoh tertentu.
Penjelasan tersebut penting karena teknologi generatif dapat menghasilkan suara yang tidak benar-benar sama, tetapi cukup mirip untuk menyesatkan pendengar. Pelaku juga dapat mengubah sebagian karakter suara agar terhindar dari pendeteksian otomatis.
Perkembangan AI cover menjadi salah satu alasan Jepang merasa perlu memberikan kepastian hukum. Konten tersebut menggunakan suara digital yang menyerupai penyanyi atau pengisi suara untuk membawakan lagu yang sebenarnya tidak pernah mereka rekam.
Sebagian konten dibuat sebagai hiburan tanpa keuntungan langsung, tetapi banyak pula yang digunakan untuk mengejar penonton, iklan, atau penjualan. Masalah menjadi lebih berat ketika pencipta konten tidak meminta izin dan tidak membagikan keuntungan kepada pemilik suara.
Pengisi suara dan pelaku industri hiburan telah meminta pemerintah memperjelas batas penggunaan yang dianggap melanggar hukum. Sampai rancangan itu dibahas, Jepang belum memiliki putusan pengadilan yang secara khusus menetapkan perlindungan terhadap hak suara tersebut.
Ketiadaan preseden membuat korban kesulitan memperkirakan peluang gugatan maupun jenis bukti yang harus disiapkan. Kondisi itu juga menciptakan ruang abu-abu bagi pembuat konten, platform digital, dan perusahaan pengembang AI.
Rancangan tersebut membedakan suara hasil AI dengan peniruan yang dilakukan manusia dalam konteks pertunjukan. Impersonator atau peniru suara selebritas pada umumnya tidak otomatis dianggap melanggar hak publisitas.
Alasannya, peniru biasanya tampil memakai nama mereka sendiri dan secara terbuka menjelaskan bahwa pertunjukan tersebut merupakan imitasi. Kemiripan justru menjadi bagian dari kemampuan sang penampil, bukan upaya menyesatkan publik mengenai identitas asli.
Perbedaan utama terletak pada konteks, cara penyajian, tujuan komersial, serta kemungkinan publik tertipu. Konten AI yang disajikan seolah-olah berasal dari artis asli memiliki risiko hukum lebih besar dibandingkan pertunjukan imitasi yang dijelaskan secara terbuka.
Meski demikian, setiap perkara tetap membutuhkan penilaian berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Rancangan laporan tidak berarti semua AI cover otomatis ilegal atau seluruh peniruan manusia selalu terbebas dari tanggung jawab.
Korban Deepfake Seksual Bisa Meminta Konten Dihapus
Kemampuan meminta penghapusan menjadi bagian penting karena kerugian deepfake seksual dapat terus berlangsung selama konten tersedia secara daring. Sekali diunggah, materi palsu dapat disalin, dibagikan ulang, atau dipindahkan ke berbagai platform.
Ganti rugi finansial tidak selalu cukup memulihkan reputasi dan kondisi psikologis korban. Karena itu, jalur hukum yang memungkinkan penghentian penyebaran menjadi sama pentingnya dengan tuntutan kompensasi terhadap pembuat maupun penyebar.
Tantangannya, konten digital dapat beredar melalui akun anonim atau server yang berada di luar Jepang. Korban membutuhkan mekanisme cepat untuk mengidentifikasi pengunggah, menghubungi platform, dan memperoleh perintah penghapusan sebelum penyebarannya semakin luas.
Platform teknologi juga akan menghadapi tuntutan lebih besar untuk menindak laporan korban secara cepat. Mereka perlu membedakan konten parodi, kritik, karya transformasional, dan deepfake seksual yang jelas merugikan pemilik wajah atau suara.
Kementerian Kehakiman Jepang berencana menerbitkan laporan akhir paling cepat pada Agustus 2026 setelah menerima masukan dari para ahli. Dokumen itu diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai bentuk pelanggaran dan jalur gugatan yang dapat digunakan korban.
Laporan tersebut terutama diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang memudahkan korban menempuh langkah hukum. Pemerintah merespons meningkatnya kerugian akibat AI cover, peniruan suara tanpa izin, dan deepfake seksual yang menargetkan figur terkenal.
Namun, laporan final tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan penegakan hukum. Jepang masih membutuhkan penerapan yang konsisten, kerja sama platform, kemampuan investigasi digital, serta putusan pengadilan yang dapat menjadi rujukan dalam perkara berikutnya.
Perkembangan teknologi juga bergerak lebih cepat daripada proses penyusunan regulasi. Model AI baru mampu menghasilkan suara dan gambar semakin realistis, sehingga standar pembuktian harus terus diperbarui mengikuti kemampuan teknologi.
Bagi pelaku industri hiburan, wajah dan suara merupakan bagian penting dari pekerjaan serta sumber pendapatan. Penggunaan tanpa izin dapat mengurangi nilai komersial, merusak reputasi, dan membuat publik kesulitan membedakan karya asli dengan materi buatan.
Ancaman tersebut sangat terasa bagi penyanyi, aktor, pengisi suara, pembawa acara, dan kreator digital. Mereka berisiko dianggap mengucapkan, menyanyikan, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Deepfake seksual membawa dampak lebih serius karena menyentuh martabat, privasi, dan keamanan korban. Konten palsu semacam itu dapat digunakan untuk pelecehan, pemerasan, penghinaan, atau menarik keuntungan melalui situs dan akun tertentu.
Rancangan Kementerian Kehakiman menunjukkan Jepang mulai mengakui suara sebagai bagian penting dari identitas komersial seseorang. Langkah itu dapat menjadi fondasi untuk menangani penyalahgunaan AI secara lebih tegas tanpa langsung melarang seluruh penggunaan teknologi kreatif.
Kepastian hukum akhirnya dibutuhkan agar inovasi tidak berkembang dengan mengorbankan hak individu. Ketika wajah dan suara dapat disalin dalam hitungan menit, korban memerlukan mekanisme cepat untuk meminta penghapusan, memperoleh ganti rugi, dan memulihkan nama baik.
Scr/Mashable
