Dari Trans Lampung, angkot, sampai ketergantungan terhadap kendaraan pribadi—kenapa warga Bandar Lampung seolah tidak punya banyak pilihan untuk bergerak di kotanya sendiri?
Ada satu hal yang sudah terlalu dianggap normal di Bandar Lampung: Kalau mau ke mana-mana, ya harus punya kendaraan sendiri.
Mau kerja, kuliah, belanja, mengantar keluarga, atau sekadar pergi ke tempat lain di dalam kota, kendaraan pribadi sering kali menjadi pilihan yang paling masuk akal. Bukan karena semua orang ingin menggunakan kendaraan pribadi. Tapi karena pilihan lainnya belum cukup bisa diandalkan.
Dan di situlah, menurut saya, masalah transportasi publik Bandar Lampung sebenarnya dimulai.
Kita Pernah Punya Harapan
Bandar Lampung sebenarnya bukan kota yang sama sekali tidak pernah mencoba membangun transportasi publik. Kita pernah mengenal Bus Rapid Transit (BRT). Bagi saya, keberadaan layanan bus seperti ini seharusnya bisa menjadi sebuah awal. Sebuah fondasi untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi.
Masalahnya, fondasi saja tidak cukup. Transportasi publik membutuhkan keberlanjutan.
Ketika masyarakat mulai menggunakan bus, mereka harus bisa yakin bahwa besok busnya masih ada. Minggu depan masih ada. Bulan depan masih ada. Mereka harus tahu bus lewat jam berapa, berhenti di mana, dan bagaimana cara berpindah dari satu rute ke rute lainnya. Kalau semua itu tidak jelas, masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Dan itu sebenarnya bukan keputusan yang sulit. Kalau dengan kendaraan pribadi seseorang bisa berangkat langsung dari rumah, menentukan sendiri waktu perjalanan, dan sampai langsung ke tujuan, sementara transportasi publik membutuhkan waktu tunggu dan perpindahan kendaraan, maka kendaraan pribadi secara otomatis menjadi pilihan yang lebih praktis.
Masalah Bandar Lampung Bukan Sekadar Kekurangan Bus
Sering kali pembahasan transportasi berhenti pada pertanyaan: “Berapa bus yang kita punya?”
Menurut saya, pertanyaannya justru harus dibalik: “Seberapa mudah warga bisa menjalani hidup tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi?”
Karena sebuah kota tidak bisa disebut memiliki transportasi publik yang baik hanya karena mempunyai beberapa bus. Transportasi publik adalah sebuah sistem. Bus harus terhubung dengan wilayah permukiman. Halte harus mudah dijangkau. Jadwal harus jelas. Rute harus masuk akal. Tarif harus terjangkau.
Dan yang paling penting, masalah transportasi publik tidak boleh membuat hidup masyarakat menjadi lebih sulit. Kalau seseorang harus berjalan jauh ke halte, menunggu lama, naik dua atau tiga kendaraan untuk mencapai tujuan, sementara dengan kendaraan pribadi dia bisa langsung sampai, maka secara rasional orang akan memilih kendaraan pribadi.
Ini bukan semata-mata masalah masyarakat yang tidak mau menggunakan transportasi umum. Bisa jadi, sistemnya memang belum memberikan alasan yang cukup bagi mereka untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
Angkot Sebenarnya Bisa Jadi Bagian dari Solusi
Bandar Lampung sudah lama memiliki angkot. Artinya, kota ini sebenarnya tidak memulai dari nol. Ada jaringan transportasi yang sudah terbentuk dan sudah digunakan masyarakat.
Yang menjadi pertanyaan adalah: Kenapa angkot tidak benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem transportasi publik kota?
Alih-alih melihat bus dan angkot sebagai dua sistem yang berjalan sendiri-sendiri, pemerintah seharusnya bisa membuat keduanya saling melengkapi. Bus melayani koridor utama. Angkot menjadi feeder (pengumpan) yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama.
Tidak semua jalan harus dilewati bus besar. Tidak semua warga harus berjalan jauh hanya untuk menemukan halte. Transportasi publik yang baik justru bekerja seperti jaringan. Satu moda membawa penumpang ke titik tertentu, lalu moda lain melanjutkan perjalanan.
Yang penting bukan kendaraan apa yang digunakan. Yang penting adalah seluruh sistemnya bekerja.
Ketika Transportasi Publik Tidak Bisa Diandalkan, Kendaraan Pribadi Mengambil Alih
Coba lihat pola yang terjadi:
- Transportasi publik tidak nyaman atau tidak pasti.
- Masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
- Jumlah kendaraan di jalan bertambah.
- Jalan semakin padat dan kemacetan meningkat.
Kemudian, kita kembali membicarakan bagaimana menambah kapasitas jalan. Tetapi kalau setiap pertumbuhan mobilitas kembali dijawab dengan kendaraan pribadi, masalahnya tidak pernah benar-benar selesai.
Dan ini bukan hanya soal motor. Mobil juga menjadi bagian dari persoalan yang sama. Bahkan dalam kondisi tertentu, satu mobil yang hanya membawa satu orang membutuhkan ruang jalan yang jauh lebih besar dibandingkan satu orang yang menggunakan transportasi massal. Kita akhirnya melihat jalan yang dipenuhi kendaraan, sementara kapasitas angkut masing-masing kendaraan tidak selalu optimal.
Ini bukan berarti pengguna mobil atau motor harus disalahkan. Mereka hanya menggunakan pilihan yang tersedia. Masalahnya adalah ketika pilihan kendaraan pribadi menjadi hampir satu-satunya pilihan yang terasa masuk akal, di situlah pemerintah perlu hadir.
Kota Tidak Seharusnya Memaksa Warganya Punya Kendaraan Sendiri
Coba bayangkan seorang mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan. Atau pekerja dengan penghasilan terbatas yang harus berangkat setiap hari. Atau orang tua yang harus mengantar anaknya ke sekolah. Atau seseorang yang memang tidak bisa mengendarai kendaraan pribadi.
Apakah kota ini memberikan mereka pilihan mobilitas yang layak?
Kalau jawabannya tidak, maka persoalannya bukan lagi sekadar transportasi. Ini sudah menjadi persoalan akses terhadap kota. Karena transportasi menentukan siapa yang bisa pergi ke mana. Siapa yang bisa mendapatkan pekerjaan. Siapa yang bisa mengakses pendidikan. Siapa yang bisa pergi ke rumah sakit. Dan siapa yang akhirnya harus membeli kendaraan sendiri hanya agar bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
Bandar Lampung Tidak Harus Menjadi Jakarta
Saya tidak berpikir Bandar Lampung harus langsung memiliki MRT, LRT, atau sistem transportasi sebesar Jakarta. Kita tidak perlu meniru Jakarta mentah-mentah. Yang kita butuhkan adalah sistem yang sesuai dengan ukuran dan karakter kota ini.
Mulai dari hal-hal yang sebenarnya sederhana: koridor bus yang jelas, halte yang layak, jadwal yang bisa dipercaya, integrasi dengan angkot, pembayaran yang mudah, dan feeder dari kawasan permukiman. Pada koridor tertentu, pemerintah bisa mulai memberikan prioritas kepada transportasi publik agar perjalanan bus tidak kalah kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi.
Tidak harus sempurna sejak hari pertama. Yang penting konsisten dan terus dikembangkan.
Jangan Bangun Transportasi Publik Hanya sebagai Proyek
Ini yang menurut saya paling penting. Transportasi publik jangan dipandang sebagai proyek yang selesai ketika bus sudah dibeli dan halte sudah dibangun. Karena setelah proyek selesai, masyarakat masih harus menggunakan layanan tersebut setiap hari.
Mereka akan menilai: “Busnya datang nggak?” “Lama nggak nunggunya?” “Rutenya ke mana?” “Kalau pulang sore masih ada?” “Bisa nyambung ke angkot nggak?” “Kalau harus pindah kendaraan, gampang nggak?”
Kalau jawabannya tidak memuaskan, masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Dan begitu masyarakat sudah terbiasa bergantung pada kendaraan pribadi, mengubah kebiasaan tersebut menjadi jauh lebih sulit.
Karena itu, transportasi publik membutuhkan sesuatu yang sering kali lebih penting daripada sekadar pembangunan fisik: kepercayaan. Masyarakat harus percaya bahwa ketika mereka meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, mereka tetap bisa sampai ke tujuan.
Bandar Lampung Sebenarnya Punya Kesempatan
Saya justru melihat masalah ini sebagai kesempatan. Bandar Lampung tidak perlu menunggu sampai kemacetannya separah kota-kota besar lain untuk mulai membangun transportasi publik. Kita masih punya kesempatan untuk membangun sistem sebelum ketergantungan terhadap kendaraan pribadi menjadi semakin sulit dikendalikan.
Trans Lampung seharusnya tidak hanya menjadi cerita tentang bus yang pernah ada. Ia bisa menjadi pelajaran tentang bagaimana sebuah sistem transportasi publik seharusnya dibangun, dikelola, dan dipertahankan. Karena yang dibutuhkan warga bukan sekadar bus baru. Yang dibutuhkan adalah kepastian mobilitas.
Pada Akhirnya, Masalahnya Adalah Pilihan
Bandar Lampung tidak kekurangan kendaraan. Yang kita kekurangan adalah pilihan.
Hari ini, memiliki kendaraan pribadi terasa seperti kebutuhan karena kota belum memberikan alternatif yang cukup nyaman, murah, dan dapat diandalkan. Padahal, kota yang baik seharusnya tidak membuat seseorang merasa wajib memiliki kendaraan sendiri hanya untuk bisa bekerja, sekolah, atau beraktivitas.
Transportasi publik bukan sekadar urusan bus. Ia adalah infrastruktur yang menentukan seberapa mudah seseorang mengakses kotanya sendiri.
Jadi, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya: “Berapa bus yang harus dibeli?” Dan mulai bertanya: “Bagaimana membuat warga Bandar Lampung punya pilihan selain kendaraan pribadi?”
Karena tujuan transportasi publik bukan membuat semua orang berhenti membawa motor atau mobil. Tujuannya jauh lebih sederhana: memastikan bahwa orang yang tidak ingin, tidak mampu, atau tidak perlu membawa kendaraan pribadi tetap bisa bergerak dengan mudah di kotanya sendiri.
Dan kalau pilihan itu benar-benar tersedia, mungkin saat itulah Bandar Lampung bisa mulai keluar dari ketergantungannya terhadap kendaraan pribadi.
Oleh: Seorang Warga. [Identitas disimpan redaksi]
