Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, secara resmi menyeret Netflix ke meja hijau atas tuduhan serius terkait pengumpulan dan penjualan data pribadi pengguna secara ilegal. Gugatan ini mengklaim bahwa raksasa streaming tersebut telah membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar melalui praktik “spionase” data yang disembunyikan dari pengetahuan publik.
Dikutip dari Engadget, Rabu (13/5/2026), dalam dokumen hukum yang diajukan, Netflix dituduh menjual informasi sensitif milik jutaan warga Texas kepada broker data komersial dan perusahaan periklanan global. Praktik ini dianggap melanggar kepercayaan konsumen karena dilakukan secara diam-diam meskipun perusahaan sering kali mengeklaim sangat menghargai privasi para anggotanya.
Eksploitasi Akun Anak-Anak di Bawah Radar Orang Tua
Hal yang paling mengejutkan dari gugatan ini adalah dugaan bahwa Netflix turut memanen data dari akun-akun yang khusus digunakan oleh anak-anak. Ken Paxton menegaskan bahwa tindakan ini sangat tidak etis karena mengeksploitasi kerentanan pengguna di bawah umur demi keuntungan finansial pihak ketiga.
Kantor Jaksa Agung Texas berkomitmen untuk menggunakan seluruh wewenang hukum guna membongkar program pengawasan digital yang dirancang tanpa persetujuan eksplisit ini. Kasus ini diprediksi akan menjadi standar baru dalam penegakan hukum privasi digital, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah siber.
Tuduhan Manipulasi Psikologis Lewat Fitur Cerdas Platform
Selain masalah kebocoran data, Netflix juga menghadapi tuduhan serius mengenai desain antarmuka yang dianggap sengaja dimanipulasi untuk mengendalikan perilaku pemirsa. Fitur seperti autoplay atau pemutaran otomatis disorot tajam karena dianggap sebagai taktik psikologis agar pengguna tetap terjebak dalam siklus konsumsi konten tanpa henti.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa algoritma dan fitur otomatis ini memaksa pemirsa, termasuk anak-anak, untuk menghabiskan waktu di platform jauh melampaui batas wajar. Tekanan hukum ini menuntut agar Netflix segera menonaktifkan fitur tersebut secara default pada profil anak guna menjaga kesehatan mental dan pola konsumsi media yang lebih sehat.
Bantahan Keras Netflix: Sebut Gugatan Berdasarkan Informasi Keliru
Merespons serangan hukum dari negara bagian Texas, juru bicara Netflix segera memberikan pernyataan resmi yang menyebut gugatan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar fakta. Mereka berpendapat bahwa argumen yang diajukan oleh Ken Paxton didasarkan pada informasi yang tidak akurat, terdistorsi, dan gagal memahami cara kerja teknologi mereka.
Pihak Netflix menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tuduhan ini di pengadilan guna membuktikan bahwa praktik perlindungan data mereka telah memenuhi standar hukum global. Perusahaan bersikeras bahwa mereka selalu beroperasi secara transparan dan mematuhi undang-undang privasi di setiap negara tempat mereka menyediakan layanan.
Pembelaan Terkait Sistem Kontrol Orang Tua dan Transparansi Data
Manajemen Netflix berencana untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai sistem kontrol orang tua mereka yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di industri hiburan. Mereka mengeklaim bahwa orang tua memiliki kendali penuh atas apa yang ditonton oleh anak-anak mereka dan bagaimana data tersebut dikelola di dalam aplikasi.
Dalam sidang yang akan datang, Netflix akan berupaya mematahkan narasi penjualan data dengan memaparkan kebijakan privasi yang mereka sebut sangat transparan bagi para pelanggan. Perusahaan merasa yakin bahwa bukti-bukti di lapangan akan menunjukkan bahwa tidak ada data yang disalahgunakan demi kepentingan periklanan pihak ketiga secara ilegal.
Implikasi Luas Bagi Masa Depan Industri Layanan Hiburan Digital
Kasus hukum antara Texas dan Netflix ini kini menjadi pusat perhatian para pengamat teknologi dan aktivis privasi di seluruh dunia. Jika pengadilan memenangkan pihak penggugat, hal ini bisa memicu gelombang regulasi baru yang akan mengubah cara kerja semua platform streaming dalam mengelola data konsumen.
Dampaknya tidak hanya terbatas pada Netflix, tetapi juga akan menekan perusahaan lain seperti Disney+, Amazon Prime, dan Hulu untuk memperketat kebijakan privasi mereka. Putusan akhir dari hakim nantinya akan menjadi sejarah penting dalam menentukan batas antara inovasi layanan digital dan perlindungan hak asasi manusia di dunia maya.
Scr/Mashable
